Peranan Kepala Desa Menertibkan Pungutan Liar Objek Wisata Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Abstract

Pungutan liar atau yang sering disebut pungli ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk memungut biaya dalam jumlah tertentu bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, kata "liar" merujuk pada kondisi yang tidak teratur atau di luar aturan. Pungutan liar tindakan mengenakan biaya pada tempat, kegiatan, atau situasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pungutan liar dapat didefinisikan sebagai aktivitas meminta uang atau memungut biaya secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain, yang merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan kepala desa dalam menertibkan pungutan liar di objek wisata aek sijorni di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknikpengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala desa sebagai fasilitator, organisator, dan inovator dalam mengatasi pungutan liar di objek wisata aek sijorni berjalan dengan baik. Kepala desa ikut serta dalam pengelolaan objek wisata aek sijorni, serta melaksanakan sosialisasi dan evalusi setiap bulan dan bekerja sama dengan pengelola objek wisata, aparat pemerintah setempat, dan kepala dinas pariwisata untuk mengatasi masalah praktik pungutan liar. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar masih menjadi hambatan. Oleh karena itu perlu adanya sinergi yang lebih besar antara kepala desa, pengelola objek wisata, aparat pemerintah setempat, kepala dinas pariwisata dan masyarakat untuk menertibkan praktik pungutan liar di objek wisata tersebut.Illegal levies refer to charges that can be interpreted as fees, dues, collections, taxes, donations, or tariffs that must be paid to the authorities.Meanwhile, the word "illegal" refers to a condition that is unregulated or outside the rules. Illegal levies involve imposing charges in places, activities, or situations that do not comply with existing regulations. Illegal levies can be defined as the act of forcibly demanding or collecting money by someone from another party, which constitutes a form of crime or criminal act. The purpose of this study is to analyze the role of the village head in regulating illegal levies at the Aek Sijorni tourist attraction in Aek Libung Village, Sayurmatinggi Sub-district, South Tapanuli Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The research results show that the role of the village head as a facilitator, organizer, and innovator in addressing illegal levies at the Aek Sijorni tourist attraction is being carried out effectively. The village head is actively involved in the management of the Aek Sijorni tourist site, conducts monthly socialization and evaluations, and collaborates with tourist site managers, local government officials, and the head of the tourism office to tackle the issue of illegal levies. Despite these efforts, challenges such as low public awareness and lack of participation from the surrounding community remain obstacles. Therefore, greater synergy is needed between the village head, tourist site managers, local government officials, the head of the tourism office, and the community to effectively regulate and eliminate illegal levy practices at the tourist site.