Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29299
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLubis, Yurial Arief-
dc.contributor.authorOppusunggu, Auobertus-
dc.date.accessioned2026-01-29T02:40:48Z-
dc.date.available2026-01-29T02:40:48Z-
dc.date.issued2025-07-14-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29299-
dc.description93 Halamanen_US
dc.description.abstractPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 1 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah provinsi. Pemerintah kecamatan yang merupakan tingkat pemerintahan di bawah naungan provinsi bertugas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi ini di lakukan dan apa saja faktor penghambat yang dialami pemerintah kecamatan dalam mengurangi serta memberantas narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan juga dokumentasi yang melibatkan pihak pihak terkait, seperti sekretaris camat, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan, kepala lingkungan serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah untuk memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya masih kurang efektif. Kecamatan kurang melakukan komunikasi yang baik sehingga mengibatkan kurangnya kerjasama dengan beberapa lembaga dan juga instansi terkait dalam melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan dan pembinaan langsung kepada masyarakat. Komunikasi yang terhambt diakibatkan oleh sumberdaya manusia yang sedikit dan terbatas. Terlebih kepada masyarakat yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba seperti pemakai dan juga penyalur. Faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini ialah sumber daya manusia yang terbatas, keterampilan, pengetahuan Sumberdaya finansial yang juga terbatas membuat tidak memadainya fasilitas dalam pengimplementasian kebijakan. Selain itu, pengaruh kebiasaan masyarakat yang buruk. Regional Regulation of North Sumatra Province Number 1 of 2019 concerning the Facilitation of the Prevention of the Abuse of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances is a policy issued by the provincial government. This policy is one of the government's efforts to tackle the eradication of drug abuse at the provincial level. The sub-district government, as a government level under the province, is responsible for the prevention of drug abuse in the community environment. This research aims to find out how this implementation is carried out and what inhibiting factors are experienced by the sub-district government in reducing and eradicating drugs. This research used a qualitative approach with descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and also documentation involving related parties, such as the sub-district secretary, head of the section for public order and safety, neighborhood heads, and community leaders. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research showed that the implementation of the regional regulation to facilitate the prevention of the abuse of narcotics, psychotropics, and other addictive substances was still less effective. The sub-district did not establish good communication, resulting in a lack of cooperation with several institutions and related agencies in conducting socialization, providing assistance, and direct coaching to the community. The hampered communication was caused by limited and few human resources. Especially for communities already involved in drug abuse, such as users and dealers. The inhibiting factors in the implementation of this policy were limited human resources, skills, and knowledge. Limited financial resources also led to inadequate facilities in the policy implementation. In addition, the effect of bad community habits.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;218510015-
dc.subjectImplementationen_US
dc.subjectPolicyen_US
dc.subjectNarcoticsen_US
dc.subjectSub-districten_US
dc.subjectkecamatanen_US
dc.subjectImplementasien_US
dc.subjectkebijakanen_US
dc.subjectNAPZAen_US
dc.titleImplementasi PERDA Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medanen_US
dc.title.alternativeImplementation of North Sumatra Provincial Regulation Number 1 of 2019 concerning Facilitation of Prevention of Abuse of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances in Medan Selayang District, Medan Cityen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
218510015 - Auobertus Oppusunggu - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV4.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
218510015 - Auobertus Oppusunggu - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.