Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)

Abstract

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan suatu badan usaha koperasi maka diperlukan perangkat sebagai pelaku yang mengelola suatu badan usaha koperasi yaitu pengawas dan pengurus koperasi. Namun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas dan pengurus koperasi kerapkali menjadi subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak subjektif anggota koperasi. Berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh perihal tanggung jawab pengawas dan pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui permasalahan perihal pengaturan tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung jawab hukum pengawas dan pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perihal pengaturan hukum tanggung jawab hukum oleh pengawas dan pengurus diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi dengan menghimpun dana kepada anggota koperasi diluar dari prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan AD/ART koperasi yaitu dengan mengeluarkan surat fiktif yang mengatasnamakan koperasi dengan penggunaan stempel usaha koperasi dan pertanggungjawaban hukum oleh pengawas dan pengurus koperasi adalah pertanggung jawaban secara administrasi berupa teguran tertulis secara internal dan tanggung jawab hukum secara hukum perdata berupa pemberian ganti rugi melalui gugatan perdata. Cooperatives are business entities whose members are individuals or legal entities of cooperatives by basing their activities on cooperative principles as well as people's economic movements based on the principle of family. In running a cooperative business entity, it is necessary to have a device as an actor who manages a cooperative business entity, namely cooperative supervisors and administrators. However, in carrying out their duties and responsibilities as supervisors and administrators of cooperatives, they often become legal subjects who commit unlawful acts that violate the subjective rights of cooperative members. Based on the unlawful acts committed by supervisors and administrators of cooperatives, in this study the author wants to further examine the responsibilities of supervisors and administrators of cooperatives who commit unlawful acts through problems regarding the regulation of legal responsibility, unlawful acts and how the legal responsibility of supervisors and administrators of cooperatives who commit unlawful acts. The research method used in this study is normative juridical. The research method used in this study is normative juridical. The approach used in this study is the approach of legislation and literature. The results of this study indicate that the matter of legal regulation of legal responsibility by supervisors and managers is regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Article 1365 Jo. Article 1366 of the Civil Code. Then unlawful acts are carried out by supervisors and managers of cooperatives by collecting funds from cooperative members outside the procedures that have been determined based on the cooperative's Articles of Association / Bylaws, namely by issuing fictitious letters in the name of the cooperative with the use of the cooperative's business stamp and legal responsibility by supervisors and managers of cooperatives is administrative responsibility in the form of written warnings internally and legal responsibility in civil law in the form of compensation through civil lawsuits.