Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Karyawan dalam Penjualan Barang (Putusan Nomor 046/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn)

Abstract

Pelaku usaha selalu memasarkan produk dengan memberikan bonus yang bisa menarik perhatian pembeli. Jika bonus barang yang diberikan telah kadaluarsa maka dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum terkait perlindungan konsumen yang dirugikan akibat kesalahan karyawan dalam penjualan barang, pertanggungjawaban pemilik usaha terhadap konsumen akibat kesalahan karyawan dalam penjualan barang, dan penyelesaian sengketa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha terhadap kesalahan karyawan dalam penjualan barang pada (Putusan Nomor 046/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif kualitatif. Aturan hukum terkait perlindungan konsumen UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1367 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), PERMENDAG No. 17/MDAG/PER/4/2007, Keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK Kota Medan. Pertanggungjawaban pemilik usaha mengganti rugi pengembalian uang seharga barang tersebut. Penyelesaian sengketa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen sepakat untuk memilih proses Arbitrase karena membutuhkan hakim dan hukum yang jelas agar mampu menerima putusan yang telah ditetapkan. Pelaku usaha seharusnya menaati kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha sesuai dengan aturan hukum. Namun pelaku usaha sebaiknya lebih menaikkan standar mutu dari produk-produk kadaluarsa agar tidak menimbulkan resiko dan kerugian pada konsumen. Sebaiknya mampu memberikan sikap profesional dan serius mengenai aduan konsumen sehingga dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai (Mediasi) tanpa adanya pihak ketiga yakni BPSK dan cara Arbitrase. Business actors always market products by providing bonuses that can attract the attention of buyers. If the bonus goods given had expired, it could harm consumers. This research aims to find out the legal rules related to consumer protection who were disadvantaged due to employee mistakes in the sale of goods, the liability of business owners to consumers due to employee mistakes in the sale of goods, and dispute resolution as a form of business owner’s liability for employee mistakes in the sale of goods in (Decision Number 046/Arbitration/2024/BPSK.Mdn). The research method that was used was normative juridical qualitative. The legal rules related to consumer protection were Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 1367 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), PERMENDAG No. 17/MDAG/PER/4/2007, Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 90 of 2001 on the Establishment of BPSK Medan City. The liability of the business owner was to compensate by returning the money at the price of the goods. Dispute resolution as a form of business owner’s liability between business actors and consumers was agreed to choose the Arbitration process because it required judges and clear laws in order to be able to accept the decision that had been determined. Business actors should comply with obligations as business actors in accordance with legal rules. However, business actors should further increase the quality standards of expired products so as not to cause risks and losses to consumers. They should be able to provide professional and serious attitudes regarding consumer complaints so that they can resolve this problem peacefully (Mediation) without involving a third party namely BPSK and Arbitration process.