Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Sesat dalam Ruang Cyber (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) dan informasi sesat melalui media digital atau ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektitivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang cyber dalam mengurangi kejadian serupa di masa mendatang dan untuk mengetahui apa saja kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang cyber. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis data yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah salah satu bentuk upaya antisipasi yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan sesat, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn, yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000 kepada Terdakwa, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. The rapid development of information technology has brought both positive and negative impacts on society. One of the negative impacts is the widespread dissemination of fake news (hoaxes) and misinformation through digital media or cyberspace. This study aims to determine the effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts involving the dissemination of fake news and misleading information in cyberspace in reducing similar incidents in the future, as well as to identify the legal and technical challenges faced in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts involving the dissemination of fake news and misleading information in cyberspace. The type of research used is normative legal research, with data sources including primary, secondary, and tertiary data. The data collection techniques employed are literature review and field study. The data is analyzed using qualitative analysis. The research findings indicate that one of the preventive measures taken is the establishment of a legal framework through Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law). The judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of spreading false and misleading news, as stated in Judgment No. 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn, which imposed a prison sentence of 1 year and 5 months and a fine of Rp5,000,000 on the defendant, was based on the facts revealed in court.