Perlindungan Hukum terhadap Pengusaha Eksportir dan Importir sebagai Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK) Studi di PT. Logistik Ekspresindo Utama Kota Medan

Abstract

Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor dan impor. Dalam praktiknya, eksportir dan importir sebagai pelaku usaha kerap menggunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus dokumen dan prosedur kepabeanan. PPJK memiliki tanggung jawab hukum atas keakuratan dan kelengkapan dokumen seperti invoice, packing list, bill of lading, serta dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir sebagai pengguna jasa PPJK serta tanggung jawab hukum PPJK apabila terjadi wanprestasi atau kerugian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan lokasi studi di PT. Logistik Ekspresindo Utama Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJK masih menghadapi berbagai hambatan seperti birokrasi rumit, kesalahan input sistem, dan kurangnya transparansi. Apabila pengguna jasa dirugikan, mereka dapat menuntut pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kepatuhan hukum PPJK sangat diperlukan. International trade played a significant role in supporting Indonesia’s economic growth through export and import activities. In this context, exporters and importers often relied on Customs Service Providers (PPJK) to handle various administrative and legal processes related to customs clearance. PPJK held legal responsibilities to ensure the accuracy and completeness of key documents such as invoices, packing lists, bills of lading, Export Declaration (PEB), and Import Declaration (PIB), in accordance with Law Number 17 of 2006 on Customs and Minister of Finance Regulation Number 219/PMK.04/2019. This study aimed toexamine the legal responsibilities of PPJK in the export-import process and the legal protection available to exporters and importers as service users in the event of default or loss. The research applied normative and empirical juridical methods, with a case study conducted at PT. Logistik Ekspresindo Utama in Medan. The findings revealed that PPJK still encountered challenges such as complex bureaucracy, human resource limitations, input errors in the INSW system, and lack of coordination with customs officers. If such issues resulted in losses, service users could pursue legal claims under the Consumer Protection Law and Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The study concluded that PPJK must improve compliance, transparency, and legal awareness to strengthen accountability.