Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Penyalahgunaan Keadaan dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah

Abstract

Maraknya praktik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah, di mana pihak yang lemah secara ekonomi atau informasi sering kali dirugikan melalui klausul-klausul perjanjian yang berat sebelah. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif dan moral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam mencegah penyalahgunaan keadaan, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan yang terjadi, serta mengkaji upaya hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, serta didukung data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak notaris masih berfokus pada aspek formalitas, sehingga abai terhadap kondisi sosial-psikologis para pihak. Kelalaian notaris dalam hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, administratif, maupun etik. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kepekaan notaris terhadap potensi penyalahgunaan keadaan demi terciptanya keadilan substantif dalam praktik kenotariatan. The widespread practice of including circumstances (misbruik van omstandigheden) in the making of Deeds of Sale and Purchase Agreements (PPJB) for land, where the economically or informationally weak party is often harmed through one-sided clauses. In this context, notaries as public officials have legal responsibilities not only administratively, but also substantively and morally. The purpose of this study is to analyze the form of legal responsibility of notaries in preventing protection of circumstances, identifying the forms of protection that occur, and examining legal remedies for the injured party. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, and is supported by primary data through interviews and secondary data in the form of laws and court decisions. The results of the study indicate that many notaries still focus on the formality aspect, so they ignore the socio-psychological conditions of the parties. Notary negligence in this case can result in legal liability, both civilly, administratively, and ethically. The conclusion of this study emphasizes the importance of increasing notary sensitivity to the potential to embrace circumstances in order to create substantive justice in notarial practice.