Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Binjai)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa negara ini berlandaskan pada supremasi hukum. Dalam hal ini, anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai dengan nilai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya, angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat peningkatan signifikan jumlah kasus dari 2.793 kasus pada tahun 2022 menjadi 7.623 kasus pada tahun 2024, dan kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat anak. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP Pasal 289-296, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E dan 82, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 68-70 dan pertimbangan Secara yuridis, hakim menetapkan putusan berdasarkan alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan dari terdakwa. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup aspek-aspek seperti latar belakang sosial, usia terdakwa, dan kondisi psikologisnya. Indonesia as a country based on law, based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, emphasizes that this country is based on the supremacy of law. In this case, children who are the next generation of the nation have the right to live, grow, develop, and play an optimal role in accordance with the values of human dignity and honor, and receive protection from all forms of violence and discrimination. However, in reality, the number of cases of sexual violence against children in Indonesia is still relatively high and worrying. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA), a significant increase in the number of cases was recorded from 2,793 cases in 2022 to 7,623 cases in 2024, and most of the perpetrators were people close to the child. The problem in this study focuses on how legal protection is provided to child victims of sexual abuse and the judge's considerations regarding perpetrators of sexual abuse. This study uses normative and empirical juridical methods. The results of the study indicate that legal protection for children who are victims of criminal acts of indecency is regulated in the Criminal Code Articles 289-296, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Articles 76E and 82, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence Articles 68-70 and considerations. Juridically, the judge determines the decision based on evidence such as witness statements, evidence, and confessions from the defendant. On the other hand, non-judicial considerations include aspects such as social background, age of the defendant, and psychological condition.