Analisis Pelaksanaan Pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

Abstract

Pemerintah melalui Kemendagri telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan UU No.23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009, tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi Negara. Penelitian yang berjudul ANALISIS PROSEDUR PEMBUATAN E-KTP DI KANTOR KECAMAT AN MEDAN PETISAH patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi program e-KTP di kantor Kecamatan Medan Petisah dengan cara menguraikan, menggambarkan, serta menganalisis suatu fenomena implementasi kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendiskripsikan implementasi tersebut. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi program e-KTP ini yaitu, model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yang disebut dengan Direct and Indirect Impact On Implementation. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan purposive, sedangkan yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan belum efektifkarena masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah yaitu, kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal, pemerintah tidak mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, kurangnya sisoalisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Medan Petisah kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal.