Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Pengaturan Dan Pengawasan Perusahaan Asuransi

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang indenpenden dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.Dalam penjelasan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, usaha yang menyangkut jasa petanggungan atau pengelola resiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi.Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif dan empiris atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dan lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif.Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi yang ada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan lapangan dengan riset di Kantor Perusahaan Asuransi Jiwasraya dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan.Hasil penelitan dan pembahasan menjelasakan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi yang ada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah dilakukan dengan dua metode yaitu On-site Supervision dan Off-site Supervision