Pengelolaan Program Keluarga Harpan (PKH) di Kecamatan Medan Selayang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Selayang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PKH di Kecamatan Medan Selayang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas program. Faktor utama yang menjadi penghambat antara lain data penerima manfaat yang tidak mutakhir, keterbatasan kuota penerima, jumlah pendamping PKH yang terbatas, keterlambatan dalam pencairan dana, serta kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan pembaruan data secara berkala, penambahan kuota penerima dan pendamping PKH, serta peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar pihak terkait. This study aims to describe the management of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Medan Selayang Subdistrict and identify the factors that hinder its implementation. PKH is a conditional social assistance program aimed at improving the welfare of poor communities by providing access to education, healthcare, and social protection services. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results show that the management of PKH in Medan Selayang Subdistrict includes planning, organizing, implementation, and supervision stages, but there are several obstacles affecting the program’s effectiveness. The main obstacles include outdated beneficiary data, limited recipient quotas, insufficient number of PKH facilitators, delays in fund disbursement, and a lack of socialization and coordination between the central and local governments. To address these challenges, it is recommended to update the data regularly, increase recipient quotas and the number of facilitators, and enhance socialization and coordination among relevant parties.