Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Tahun 2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2024. Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang harus dijaga untuk memastikan keadilan dan integritas proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam dengan tiga informan utama, yaitu Koordinator Divisi Pelanggaran Data Bawaslu Kota Medan, Ketua KPU Kota Medan, dan perwakilan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap netralitas ASN dapat dikategorikan sebagai cukup aktif namun belum sepenuhnya optimal. Bawaslu telah menerapkan sistem pengawasan terstruktur dengan prinsip "Awasi, Cegah, Tindak" melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, serta memprioritaskan pendekatan preventif melalui sosialisasi. Koordinasi dengan KPU dinilai sangat efektif, namun masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN di lapangan. Faktor pendukung meliputi struktur pengawasan berjenjang, kerangka regulasi yang jelas, kolaborasi multistakeholder, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya, perubahan kelembagaan pasca peniadaan KASN, keterbatasan kewenangan, sulitnya mendeteksi pelanggaran terselubung, dan banyaknya kasus yang belum ditindak optimal meskipun terdokumentasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya pengawasan, optimalisasi koordinasi kelembagaan, peningkatan program sosialisasi, penguatan regulasi dan sanksi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan penelitian lanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan netralitas ASN dalam proses demokrasi. This study aims to analyze the effectiveness of supervision conducted by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Medan City on the neutrality of Civil State Apparatus (ASN) in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Medan City. ASN neutrality is a fundamental principle in democracy that must be maintained to ensure fairness and integrity of the electoral process. This research employs a qualitative method with a descriptive approach through in-depth interviews with three key informants: the Coordinator of the Violation Data Division of Medan City Bawaslu, the Chairperson of Medan City KPU, and a community representative. Data were collected through observation, interviews, literature review, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results show that the effectiveness of Medan City Bawaslu's supervision of ASN neutrality can be categorized as quite active but not yet fully optimal. Bawaslu has implemented a structured supervision system with the principle of "Monitor, Prevent, Act" through direct and indirect supervision, prioritizing preventive approaches through socialization. Coordination with KPU is considered highly effective, yet various forms of ASN neutrality violations are still found in the field. Supporting factors include hierarchical supervision structure, clear regulatory framework, multi-stakeholder collaboration, technology utilization, and community participation. Meanwhile, inhibiting factors include resource limitations, institutional changes following the abolition of KASN, authority constraints, difficulties in detecting covert violations, and many cases that have not been optimally addressed despite being documented. This study recommends strengthening supervision resources, optimizing institutional coordination, enhancing socialization programs, strengthening regulations and sanctions, increasing community participation, and developing further research to improve the effectiveness of ASN neutrality supervision in the democratic process.