Penerapan Hukum Sanksi Tindakan Pengendalian Kepada Orang Tua terhadap Anak yang Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/pid.sus-Anak/2023/Pn.Bnj)

Abstract

Narkotika telah menyebar ke berbagai bagian masyarakat dan desa, termasuk anak-anak dengan kecerdasan rendah. Pemerintah membuat undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk mengatur penanganan anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba atau tindak pidana. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaturan dan pertimbangan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pertimbangan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 19/pid.sus-Anak/2023/Pn. Bnj. Hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak berupa tindakan pengembalian kepada orangtua dengan pertimbangan bahwa pelaku masih berstatus Anak, mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya. Namun dalam Menjatuhi Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua disamping mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim harus juga mempertimbangkan efek jera bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan edukasi bagi anak lainnya. Sehingga tidak menjadi motivasi untuk melakukan perbuatan yang sama. Narcotics have spread to various parts of society and villages, including children with low intelligence. The government has made Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, to regulate the handling of children who are perpetrators of drug abuse or criminal acts. The problem in this study focuses on how the regulation and legal considerations of sanctions for the action of returning to parents for children who commit criminal conspiracy without the right to own narcotics. This study aims to determine the regulations and legal considerations for sanctions for the action of returning to parents for children who commit criminal conspiracy without the right to own narcotics. The research method used in this study is normative juridical, the results of this study indicate that in the decision number 19 / pid.sus-Anak / 2023 / Pn. Bnj. The judge imposed sanctions on the Child in the form of an action of returning to parents with the consideration that the perpetrator still has the status of a Child, admits and deeply regrets his actions and promises not to repeat it again and the Child still wants to continue his schooling. However, in Imposing Sanctions of Return to Parents, in addition to considering the best interests of the child, the Judge must also consider the deterrent effect for children in conflict with the law and education for other children. So that it does not become a motivation to do the same thing.