Aspek Hukum terhadap Jaminan Hak Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera di Kota Medan)

Abstract

Kredit bermasalah merupakan isu penting yang sering terjadi dalam kegiatan lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam. Jaminan hak tanggungan sebagai bentuk agunan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan kredit bermasalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai jaminan hak tanggungan dalam penyelesaian kredit bermasalah, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta didukung data empiris melalui wawancara kepada pihak koperasi. Hasil penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan memberikan hak prioritas kepada kreditur dalam hal pelunasan utang debitur. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera belum berjalan secara maksimal karena lemahnya efektivitas mekanisme mediasi, kurangnya pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban hukum mereka, serta belum adanya prosedur penyelesaian yang sistematis dan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dalam hal edukasi hukum, penyusunan mekanisme penyelesaian kredit yang lebih terstruktur, serta peningkatan perlindungan hukum terhadap debitur guna menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang. Non-performing loans are a significant issue that frequently arises in financial institutions, including savings and loans cooperatives. Mortgage rights as a form of collateral play a crucial role in providing legal certainty for the settlement of non-performing loans. This research focuses on two key issues: the legal framework governing mortgage rights in resolving non-performing loans and the legal protection afforded to debtors in the settlement of non-performing loans at Mandiri Duta Sejahtera Savings and Loans Cooperative. This study employs a normative juridical method with a statutory approach, supplemented by empirical data collected through interviews with cooperative officials. The findings at Mandiri Duta Sejahtera Savings and Loans Cooperative indicate that the regulation of mortgage rights is governed by Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land, which grants priority rights to creditors in the settlement of debtor's debts. However, in practice, the resolution of non-performing loans at Mandiri Duta Sejahtera Savings and Loans Cooperative has not been maximally effective due to the weak effectiveness of mediation mechanisms, lack of understanding among members regarding their legal rights and obligations, and the absence of systematic and transparent settlement procedures. Therefore, it is necessary to strengthen the institutional capacity of cooperatives in terms of legal education, development of more structured loan settlement mechanisms, and enhancement of legal protection for debtors to create a fair and balanced legal relationship.