Kajian Hukum Terhadap Batalnya Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstract

Munculnya Undang – Undang No.5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan praktek monopoli. Sebelumnya praktek monopoli telah muncul dalam pemerintahan Belanda yaitu hak untuk berdagang sendiri ( monopoli ) pada VOC diwilayah Indonesia. Namun pada pemerintahan Orde baru dimasa itu banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli terigu,monopoli cengkeh,monopoli pengedaran film dan masih banyak lagi. Undang – Undang No.5 Tahun 1999 dijadikan sebagai aturan Hukum dan dasar Hakim dalam memutuskan setiap persoalan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat saat saat ini. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan Rule of reason biasanyaditandaidenganakhirkalimat yang menyebutkanterjadinyapersainganusahatidaksehat .sertaperjanjian yang dilarangdalam UU No.5 Tahun 1999 adalahsuatuperbuatandarisatuataulebihpelakuusahauntukmengikatdiriterhadapsatuataulebihpelakuusahalaiinyadengannamaataupunbaiktertulisataupuntidaktertulis, Permasalahan yang diajukandalampenelitianiniadalahmenganalisisputusan 03/KPPU-L/2007 sertamengapadibatalkannyaputusantersebutpadatingkatkasasi di PengadilanNegri Medan.DalamPenulisansuatukaryailmiahiniatauskripsipadakhususnyametodepengumpulan data diwujudkanmelalui;Teknikpengumpulan data dilakukandengancarastudikepustakaandanstudilapangan. Studi data kepustakaan, sumber data diperolehdari: data primer yang berupaperaturan/ketentuan yang berkaitandenganpertimbangan hakim dalammenjatuhkanputusanterhadapkejahatansebagaimana yang diaturdalamUndang-Undang No. 5 tahun 1999 tentangLaranganPraktekMonopolidanpersaingantidaksehat. HasilPenelitiandananalisismenjelaskanKomisiPengawaspersainganUsaha ( KPPU) Republik Indonesia tidakmempunyaikewenangan ( Kompetensi ) untukmemangil, memeriksaparaTelapor II / yangmengajukankeberataninitidakberwewenanguntukmemutuskanperkaraini, yang objeknyayaitupelelanganumumpembangunangedungkantorpengadilannegrisidempuantahunanggaran 2006.Dibuktikandarisemuadokumen – dokumennyadariawalsampaiakhir,termasukpengumuman – pengumuman di media massaselaludisebutpelelanganumumpembangunangedungkantorpengadilannegripadangsidempuan, bukan tender pembangunan.Bahwaseluruhpemanggialan, pemeriksaan yang dilakukandandipertimbanganhukum yang diambilolehkomisiPengawaspersainganusahaRepublik Indonesia / MajelisKomisitersebutmaupun Amar / DikTunPutusannyatelahmemperlihatkanputusan yang tidakbenarmenurutHukumdantidakadil,sertabersifatberatsebelah, telahmelampauikewenangannyasebagaimanaUndang – Undang No.5 tahun 1999 tentangLarangapraktekMonopolidanpersainganusahatidaksehat.KarenasegalaPutusantidaksesuaidenganKeadaan yang sebenarnyamakaPada Tingkat Kasasi di PengadilanNegri Medan dibatalkanPutusan 03/KPPU-L/2007