Analisis Hukum Pelaksanaan Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan dalam Hukum Persaingan Usaha (studi pada Kantor Kanwil 1 KPPU Medan)

Abstract

Persaingan usaha merupakan aspek penting dalam kegiatan ekonomi yang harus dijalankan secara sehat agar tidak merugikan pelaku usaha maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk persekongkolan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Bagaimana dampak penerapan Asas Rule Of Reason atas adanya praktik persengkolan tender yang terjadi pada Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018, dan Bagaimana Analisis Hukum Penerapan Asas Rule Of Reason dalam pelaksanaan tender paket preservasi jalan berdasarkan putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan analisis hukum penerapan Asas Rule Of Reason dalam pelaksanaan paket preservasi jalan berdasarkan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan asas Rule of Reason dalam Putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2018 efektif dalam menilai persekongkolan tender secara mendalam dan adil. Pendekatan ini mendorong transparansi dan pengawasan dalam proses pengadaan, serta penting diterapkan secara hati-hati untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi kepentingan publik, adapun analisis hukum penerapan asas Rule of Reason dalam Putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2018 efektif untuk menilai pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 secara menyeluruh dengan pendekatan SCP. Bukti persekongkolan diperkuat oleh kesamaan dokumen dan faktor teknis lain. Selain menjatuhkan sanksi, KPPU juga mengedepankan pencegahan melalui edukasi, eprocurement, dan kolaborasi antar lembaga guna mendukung persaingan usaha yang sehat dan transparan Business competition is an important aspect of economic activities that must be conducted fairly to avoid harming business actors or society. Law Number 5 of 1999 regulates the prohibition of monopoly practices and unfair business competition, including collusion in the tender process for the procurement of goods and services. This study focuses on the impact of applying the Rule of Reason principle on collusive tender practices as seen in the KPPU Decision Number 14/KPPU-I/2018, and the legal analysis of the application of the Rule of Reason principle in the implementation of road preservation package tenders based on the same KPPU decision. The purpose of this study is to examine the impact and legal analysis of applying the Rule of Reason principle in the implementation of the road preservation package tender based on KPPU Decision Number 14/KPPU-I/2018. The research method used is normative juridical. The results show that the application of the Rule of Reason principle in KPPU Decision No. 14/KPPU-I/2018 is effective in thoroughly and fairly assessing tender collusion. This approach encourages transparency and supervision in the procurement process and must be applied carefully to maintain healthy competition and protect public interests. Furthermore, the legal analysis of applying the Rule of Reason in KPPU Decision No. 14/KPPU-I/2018 effectively assesses violations of Article 22 of Law No. 5 of 1999 comprehensively using the SCP approach. Evidence of collusion is strengthened by similarities in documents and other technical factors. In addition to imposing sanctions, KPPU also emphasizes prevention through education, e-procurement, and inter-agency collaboration to support healthy and transparent business competition.