Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kebijakan Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Abstract

Perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Perdagangan orang yaitu suatu jenis pelanggaran yang melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum pidana bagi pelaku kejahatan tindak pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Apakah Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang sudah memberikan efek jera bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan bukti-bukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan hukuman pidana dan penjara. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang mendalam dalam setiap kasus. Human trafficking or the criminal act of human trafficking is any transaction involving the buying and selling of humans. Human trafficking is a type of violation involving acts of sexual commercialization or the solicitation of labor or services against a person’s will with the intention of gaining profit for oneself or others. This study aims to examine the criminal law regulations for perpetrators of the crime of human trafficking (Study of Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn). The research problems addressed in this study are: What are the factors that lead to the occurrence of human trafficking crimes and does Law No. 21 of 2007 concerning the criminal act of human trafficking provide a deterrent effect on perpetrators. The research method used is normative juridical with secondary data and a literature study data collection technique analyzed qualitatively. Criminal law regulation for perpetrators of human trafficking is governed by Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking. In Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, the judge considered evidence as well as mitigating and aggravating factors in determining the criminal sentence and imprisonment. Thus, the regulation of criminal law for perpetrators of human trafficking is comprehensively governed by applicable laws and regulations, with the judge’s in-depth consideration in each case.