Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

Abstract

Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar minyak agar harga tetap dalam kondisi yang stabil, maka salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mensubsidi bahan bakar minyak jenis solar agar masyarakat yang memiliki ekonomi rendah tetap mampu untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis solar. Namun dalam kenyataannya, masih banyak subjek hukum melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi maupun untuk korporasi. Tindakan penimbunan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana, oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dua permasalahan penting yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris wawancara secara langsung dengan narasumber dan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi diatur didalam Pasal 55 angka 9 Pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat Bab III UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. bahwa terdakwa Parlin alias Alin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, sehingga Majeli Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. The government in maintaining economic stability and to meet the needs of the community for the use of fuel oil so that prices remain in a stable condition, then one of the policies implemented by the government is to subsidize diesel fuel so that people with low economic conditions can still afford diesel fuel. However, in reality, there are still many legal subjects committing criminal acts of hoarding diesel fuel that has been subsidized by the government with the aim of obtaining personal or corporate benefits. The act of hoarding fuel oil subsidized by the government is included in the qualification of a criminal act, therefore this study will examine in more depth two important issues namely How the Legal Regulation of Criminal Liability and how the Legal Considerations of the Judge in Decision Number 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The method used in this study is normativeempirical direct interviews with sources and legislation and literature as well as qualitative analysis. The results of this study indicate that the legal provisions for criminal liability for perpetrators of subsidized fuel hoarding are regulated in Article 55 number 9, Article 40 paragraph 5, part four, Chapter III of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, amending Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The defendant, Parlin, alias Alin, was not proven guilty of committing the crime as charged by the Public Prosecutor on both the first and second charges. Therefore, the Panel of Judges concluded that the defendant should be acquitted of all legal charges.