Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jas Pengangkutan Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana Pencurian Barang Eksport (Studi di PT. Spice Lines International Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Perdagangan internasional memainkan peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam kegiatan ekspor barang. Namun, proses pengangkutan barang ekspor melalui laut tidak lepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur tanggung jawab penyedia jasa pengangkutan dalam kasus pencurian barang ekspor, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna jasa, khususnya PT. Spice Lines International. Dengan rumusan yaitu pertama; Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pihak jasa pengangkutan dalam kasus pencurian barang ekspor di PT Spice Lines International?; Kedua; Bagaimana perlindungan hukum bagi PT. Spice Lines International dalam mengatasi kerugian akibat pencurian barang selama pengangkutan laut, dan Ketiga; Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa serta penegakan hukum dalam kasus pencurian barang ekspor yang dialami oleh PT Spice Lines International?. Adapun metode penelitian yang menggunakan yaitu yuridis normatif, instrument pengambilan data yaitu wawancara, dan studi dokumentasi dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab jasa pengangkutan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk KUHPerdata, KUHD, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian kelalaian dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam menjamin ganti rugi atas kerugian yang dialami pengguna jasa akibat pencurian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kontrak pengangkutan, peningkatan pemahaman hukum oleh pelaku usaha, serta sinergi antara penegak hukum dan penyedia jasa pengangkutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di sektor logistik ekspor. Dengan demikian, kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pengangkutan laut dapat terjaga, dan keberlanjutan perdagangan internasional dapat lebih terjamin. International trade plays a strategic role in the Indonesian economy, particularly in the export of goods. However, the process of transporting export goods by sea is not without risks, one of which is theft, which can cause significant losses for businesses. This study aims to analyze the legal aspects that govern the responsibility of transportation service providers in cases of theft of export goods, as well as the forms of legal protection that can be provided to service users, particularly PT. Spice Lines International. The research questions are: First, what are the legal provisions governing the liability of transportation service providers in cases of theft of export goods at PT Spice Lines International? Second, what legal protection is available to PT Spice Lines International in overcoming losses due to theft of goods during sea transportation? Third, how effective are dispute resolution and law enforcement in cases of theft of export goods experienced by PT Spice Lines International? The research method used was normative juridical, with interviews as the data collection instrument and descriptive analysis as the data analysis method. The results of the study show that the liability of transportation services is regulated in various regulations, including the Civil Code, Commercial Code, Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Although the legal framework is in place, implementation in the field still faces obstacles, particularly in terms of proving negligence and the effectiveness of dispute resolution mechanisms. The legal protection provided is not yet fully effective in guaranteeing compensation for losses suffered by service users due to theft. This study recommends the need to strengthen transportation contracts, improve legal understanding among business actors, and enhance synergy between law enforcement and transportation service providers to improve the effectiveness of legal protection in the export logistics sector. Thus, business actors' trust in the maritime transportation system can be maintained, and the sustainability of international trade can be better ensured.