Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar atau Video Muatan Seksual Di Whatsapp

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola kejahatan, termasuk meningkatnya tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial seperti WhatsApp. Fenomena ini tidak hanya mengancam norma kesusilaan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dilema hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran gambar atau video bermuatan seksual di WhatsApp berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 2095/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta jo pasal 55 KUHpidana.Sementara itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memperhatikan aspek hukum formil, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan korban dan nilai kesusilaan publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penegakan hukum yang berpihak pada korban. The development of information technology has brought significant changes to the nature of criminal activity, particularly with the rise of offences involving the dissemination of pornographic content via social media platforms such as WhatsApp. This phenomenon not only poses a threat to societal moral values but also raises legal dilemmas concerning the imposition of criminal sanctions on perpetrators of technology-based crimes. This research analyses the legal regulation of individuals who distribute sexually explicit images or videos through WhatsApp, with reference to the relevant statutory framework, including Law No 44 of 2008 on Pornography and Article 55 of the Indonesian Penal Code. The study further examines the judicial reasoning employed in Decision No 2095/Pid.B/2023/PN Mdn. Employing a normative juridical method, the research relies on doctrinal analysis and case study of court decisions. The findings suggest that offenders may be prosecuted under the aforementioned provisions, and that judicial considerations extend beyond procedural law, taking into account victim protection and the preservation of public morality. The conclusion highlights the urgency of criminal law reform that is responsive to technological advancement, as well as the need for a victim-centred approach in the enforcement of digital criminal law.