Kajian Hukum Tentang Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp).

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, namun pada kenyataannya banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, di mana seorang anak berusia 14 tahun didakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap temannya. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana anak memberikan ruang penyelesaian melalui mekanisme diversi yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif, agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan formal dan tetap mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan diversi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dapat dilaksanakan karena memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses mediasi penal menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, berupa pengakuan kesalahan, permintaan maaf tertulis maupun lisan, serta komitmen pelaku untuk mengikuti bimbingan dari pihak sekolah dan Balai Pemasyarakatan. Hakim menilai kesepakatan tersebut sah dan sesuai dengan hukum, sehingga perkara dinyatakan selesai melalui diversi tanpa melanjutkan persidangan formal. Kesimpulannya, penerapan diversi terbukti menjadi solusi efektif untuk penyelesaian perkara anak dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih konsisten mengupayakan diversi sejak tahap penyidikan, serta melibatkan keluarga dan masyarakat agar proses pembinaan anak lebih optimal dan berkelanjutan. Children, as the next generation of the nation, have the right to grow and develop properly. However, in reality, many children become involved in criminal acts. One case of concern is Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, in which a 14-year-old child was charged with minor assault against a peer. In this case, the juvenile justice system provides an alternative resolution through diversion based on the principle of restorative justice, aiming to protect children from the negative impact of formal punishment while ensuring their legal rights. This research employs a normative juridical method with a case study approach of Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp. Data were collected through literature review and documentation, then qualitatively analyzed to examine the implementation of diversion and the judges’ considerations in delivering their decision. The findings reveal that diversion was applicable since it met the requirements of Article 7 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Penal mediation produced a peaceful settlement between the offender and the victim, including acknowledgment of wrongdoing, written and verbal apologies, and a commitment by the child to undergo guidance from the school and the Probation Office. The court recognized the agreement as lawful and declared the case resolved through diversion without continuing formal trial proceedings.In conclusion, diversion has proven to be an effective solution in resolving juvenile cases while upholding the best interests of the child. It is recommended that law enforcement officers consistently pursue diversion from the investigation stage, involving families and communities to ensure optimal and sustainable child rehabilitation.