Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Reabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Penerapan Restorative Justice

Abstract

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai konsekuensi bahwa semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya Negara Hukum. Penegakan hukurn terhadap tindak pidana narkotika diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan nakrotika. Permasalahan yang diteliti oleh Penulis yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika, bagaimana penerapan restorative justice dalam tindak pidana narkotika untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan