Penerapan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkati Informasi yang dikecualikan

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud dari prinsip demokrasi dalam suatu negara. Keterbukaan informasi publik diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun sayangnya keberadaan dari undang-undang ini masih belum dipahami oleh banyak orang. Akibatnya baik masyarakat dan badan publik tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam keterbukaan informasi publik. Atas dasar pemikiran tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah pertama adalah mengenai penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di badan publik. Kedua tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap informasi publik. Ketiga mengenai informasi yang dikecualiakan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang dimana fokus kajian yang dilakukan oleh peneliti merupakan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) melalui analisis data kualitatif (deskriptif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya perhatian terhadap keterbukaan informasi informasi publik masih memerlukan tindakan yang serius. Pengetahuan akan keterbukaan informasi publik harus lebih lebih disosialisasikan agar masyarakat mampu berperan aktif dalam akses informasi publik. Public information disclosure is one manifestation of the principles of democracy in a country. Public information disclosure is regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. However, unfortunately, the existence of this law is still not understood by many people. As a result, both the public and public bodies are unaware of their rights and obligations regarding public information disclosure. Based on this thinking, the researcher raised the following problem formulations. The first problem formulation concerns the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in public bodies. The second concerns the complaint mechanism and dispute resolution regarding public information. The third concerns information that is excluded. The research method used in this thesis is normative juridical, where the focus of the study conducted by the researcher is a literature study. The researcher used library data collection techniques (library research) and field research through qualitative (descriptive) data analysis. The results of this study indicate that attention to public information disclosure still requires serious action. Knowledge of public information disclosure must be further socialized so that the public is able to play an active role in accessing public information.