Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam (Studi Putusan Nomor :1220/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Abstract

Kejahatan membawa senjata tajam penikam tanpa hak selanjutnya diatur dalam Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Penelitian bertujuan mengetahui bagaiman delik pidana terhadap penguasaan tanpa hak membawa senjata penikam, dan Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam berdasarkan putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023 PN. Mdn. Jenis penelitian yuridis normatif, jenis data sekunder pengumpulan data melalui wawancara analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukan delik pidana terhadap penguasaan tanpa hak membawa senjata penikam diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 . “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, dapat di hukum 10 tahun penjara paling lama dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam dan Pertangungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn merupakan tindakan terakhir dalam proses hukum pidana dalam membuat efek jera terhadap setiap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam atau penikam karena dapat meresahkan masyarakat. The crime of carrying sharp weapons without a right is further regulated in Emergency Law Number 12 of 1951 concerning the ownership of sharp weapons. Sharp weapons are stabbing weapons, stabbing weapons, and hitting weapons, excluding items that are actually used for agriculture, or for household work, or for the benefit of carrying out legitimate work, or are actually for the purpose of heirlooms, or antiques, or magical items. The study aims to determine how the criminal offense is against unauthorized possession of stabbing weapons, and To find out how the criminal responsibility is for perpetrators of crimes without the right to carry stabbing weapons based on decision Number 1220 / Pid.Sus / 2023 PN. Mdn. Type of normative legal research, type of secondary data data collection through qualitative analysis interviews. Research Results Show that the criminal offense against unauthorized possession of stabbing weapons is regulated in Article 2 Paragraph (1), (2) of Emergency Law Number 12 of 1951. "Anyone who without the right brings into Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, hands over or tries to hand over, controls, carries, has a stock of it or has in his possession, stores, transports, hides, uses or removes from Indonesia any weapon for striking or stabbing, can be sentenced to a maximum of 10 years in prison and criminal liability for the perpetrator of the crime of carrying a stabbing weapon without the right and criminal liability in Decision Number 1220 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdn is the last action in the criminal law process in creating a deterrent effect on every perpetrator of the crime of carrying sharp weapons or stabbing because it can disturb the community.