Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelunasan Hutang Oleh Konsumen pada Perjanjian Gadai (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum wanprestasi dalam pelunasan hutang oleh konsumen pada perjanjian gadai, dengan Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus- Bpsk/2024/PN Mdn. Salah satu solusi umum yang dapat dilakukan adalah mengakses pembiayaan melalui gadai. Dalam praktiknya, perjanjian gadai sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait wanprestasi dalam pelunasan hutang oleh debitur. Wanprestasi dalam perjanjian gadai berakibat pada lahirnya konsekuensi hukum oleh debitur. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan makna penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research), Penelitian lapangan (Field Research) dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan Wawancara. Berdasarkan hasil penelitian Wanprestasi dalam perjanjian gadai diatur dalam KUHPerdata, dimana debitur dianggap wanprestasi jika gagal melunasi utangnya tepat waktu. Debitur yang wanprestasi juga berisiko masuk daftar hitam oleh lembaga keuangan. Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/Pn Mdn, Majelis Hakim membatalkan putusan BPSK Kota Medan karena dianggap tidak berwenang dalam perkara ini. Hakim menilai sengketa harus diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga putusan BPSK dibatalkan, termohon dihukum membayar denda Rp 29.000.000, dan pemohon diwajibkan mengembalikan kendaraan setelah denda dibayarkan. This study discusses the legal consequences of default in debt repayment by consumers in the pawn agreement, with a Study of Decision Number 514/Pdt.Sus- Bpsk/2024/PN Mdn. One of the common solutions that can be done is to access financing through pawns. In practice, pawn agreements often cause legal problems, especially related to defaults in debt repayment by debtors. Default in the pawn agreement results in legal consequences by the debtor. The research method used is normative juridical related to the problem discussed. The nature of this research is qualitative research, namely research is carried out with descriptive research and tends to use analysis with the meaning of qualitative research. The data collection methods used in this study are Library Research, Field Research by conducting direct studies to the Medan District Court and Interviews. Based on the results of the research, default in the mortgage agreement is regulated in the Civil Code, where the debtor is considered in default if he fails to pay off his debt on time. Debtors who are in default are also at risk of being blacklisted by financial institutions. In Decision Number 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/Pn Mdn, the Panel of Judges canceled the decision of the Medan City BPSK because it was considered invalid in this case. The judge considered that the dispute had to be resolved according to the applicable procedures, so that the BPSK decision was canceled, the respondent was sentenced to pay a fine of Rp 29,000,000, and the applicant was required to return the vehicle after the fine was paid.