Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan

Abstract

Eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian hutang piutang menjadi isu penting dalam praktik pembiayaan di PT. Pegadaian. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang mempertegas bahwa eksekusi fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Akibatnya, proses pemulihan piutang menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia serta menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Pegadaian. Pada Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang di analisis secara hasil wawancara kualitatif berdasarkan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kekuatan eksekutorial melalui sertifikat fidusia, praktik eksekusi di PT. Pegadaian masih menghadapi hambatan. Salah satunya adalah akta fidusia yang tidak didaftarkan, eksekusi yang dilakukan tanpa prosedur hukum, serta ketidaktahuan debitur terhadap hak dan kewajibannya. Putusan Mahkamah Konstitusi membatasi pelaksanaan eksekusi sepihak dan memperkuat posisi hukum debitur, sehingga diperlukan kepatuhan prosedural yang ketat dan edukasi hukum yang memadai. Dalam praktiknya eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian sudah dilakukan sesuai prosedur dan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan. The execution of fiduciary collateral objects in debt agreements is an important issue in financing practices at PT. Pegadaian. Referring to the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 which emphasizes that fiduciary execution cannot be carried out unilaterally, but must be based on a default agreement or through a court decision. As a result, the collection recovery process becomes slower and has the potential to cause legal damage. This study aims to examine the legal regulations regarding the implementation of agreements loaned with fiduciary collateral and analyze the obstacles in the implementation of fiduciary collateral object execution at PT. Pegadaian. This study uses a normative juridical method, namely research that focuses on the study of regulations, legal doctrines, and court decisions analyzed through qualitative interviews based on positive legal norms applicable in Indonesia. The results of the study indicate that although Law Number 42 of 1999 provides executorial power through fiduciary certificates, the practice of execution at PT. Pegadaian still faces challenges. These include unregistered fiduciary deeds, executions conducted without due process, and debtors' ignorance of their rights and obligations. The Constitutional Court's ruling limits unilateral executions and strengthens debtors' legal standing, necessitating strict procedures and adequate legal education. In practice, the execution of fiduciary collateral for debts at PT Pegadaian has been carried out in accordance with the procedures and stages stipulated in the law.