Penegakan Hukum terhadap Penimbunan Barang Kena Cukai yang Diketahuinya Berasal dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP)

Abstract

Penimbunan barang adalah kegiatan menyimpan barang dalam jumlah besar dengan tujuan untuk menciptakan kelangkaan di pasaran dan menaikkan harga barang tersebut. Penimbunan Barang Kena Cukai (BKC) tanpa izin di Indonesia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai. Namun pada saat ini maraknya Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang kena Cukai. Sebagaimana pada Pengaturan Hukum Terhadap Barang Cukai Yang Diketahuinya Berasal Dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP) dan penegakan hukum terhadap barang kena cukai yang diketahui berasal dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP). Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Berdasakan hasil penelitian bahwa Kualifikasi perbuatan tindak pidana penimbunan barang kena cukai kepabeanan telah di uraikan diatas, adapun unsur-unsur terkait yang terdapat dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Kualifikasi yang terbukti adalah “perbuatan menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana, sehingga perbuatan terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penimbunan barang kena cukai kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan delapan 8 bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai perlu di Revisi kembali agar motif tindak pidana dalam kepabeanan yang semakin luas bisa dijangkau sehinga tidak merugikan negara demi terciptanya kemanfaatan kepastian dan keadilan dalam hukum. Hoarding of goods is the activity of storing goods in large quantities to create scarcity in the market and increase the price of the goods. Hoarding of Excisable Goods (BKC) without a permit in Indonesia is a criminal act regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Customs and Regulation of the Minister of Finance Number 13/BC/2023 concerning Procedures for Hoarding, Entry, Exportation, and Transportation of Excisable Goods. However, currently, the hoarding, entry, export, and transportation of excisable goods is rampant. As in the legal regulations regarding excisable goods known to originate from criminal acts (Decision Study Number: 2432/Pid.B/2020/PN LBP) and law enforcement against excisable goods known to originate from criminal acts (Decision Study Number: 2432/Pid.B/2020/PN LBP). The type of research in this legal research is normative juridical legal research. By using a research approach, it is carried out using a normative juridical approach or a statutory approach. Based on the research results, the qualifications for the criminal act of hoarding excisable goods have been described above, as well as the related elements contained in Article 56 of Law Number 11 of 1995 as amended by law.