Tanggung Jawab Hukum terhadap Adopsi Anak yang Tidak Memenuhi Syarat Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Proses pengangkatan anak harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disahkannya melalui penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian dan kemanfataan hukum bagi anak angkat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, status anak yang diadopsi tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan kendala adopsi anak tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan data yang bersumber dari bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan melalui beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan permohonan ke instansi sosial, penelitian kelayakan, persetujuan dari berbagai pihak terkait, hingga penetapan resmi oleh pengadilan. Anak yang diangkat tanpa adanya akta kelahiran, berarti proses pengangkatan anak tersebut tanpa adanya penetapan pengadilan, yang menimbulkan ketidakpastian status hukum baik bagi anak maupun orang tua angkat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak masih terdapat berbagai kendala, seperti minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur dan lembaga berwenang, birokrasi yang dianggap rumit, hingga kurangnya informasi terkait tata cara pengajuan permohonan. The adoption process must comply with applicable laws and regulations and be approved by a court decision to ensure legal certainty and benefits for the adopted child. The purpose of this study is to determine the adoption procedure based on Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, the status of adopted children without birth certificates according to Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, and the obstacles to adopting children without birth certificates according to Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. This study uses a normative method, with data sourced from primary, secondary, and tertiary materials. The data collection techniques used are literature review and field study. Qualitative data analysis is employed. This study shows that the child adoption process involves several important stages, starting from submitting an application to the social welfare agency, conducting a feasibility study, obtaining approval from various relevant parties, to the official designation by the court. Children adopted without a birth certificate means that the adoption process was conducted without a court ruling, leading to legal uncertainty for both the child and the adoptive parents. In the implementation of child adoption, there are still various challenges, such as the lack of public knowledge regarding procedures and authorized institutions, bureaucracy perceived as complex, and insufficient information regarding the process of submitting an application.