Analisis Putusan terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Abstract

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Pada dasarnya, Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan KUHP Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dalam putusan nomor 1014/PID.SUS/2020/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif,data primer, sekunder, tersier. Teknik pegumpulan data studi dokumen yaitu melakukan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian Penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 1041/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta-fakta persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur pidana Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 1041/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Di Indonesia, hukum telah memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami pencemaran nama baik melalui aturan-aturan dalam KUHPdan Undang-Undang ITE. Dengan adanya peraturan ini, korban pencemaran nama baik memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas nama baik yang dirusak oleh perbuatan terdakwa. Defamation is currently a behavior that is no longer foreign to society, due to technological advances. Basically, the crime of insult or defamation is a complaint offense regulated in Chapter XVI of the Criminal Code, namely Article 310 of the Criminal Code to Article 321 of the Criminal Code. One of the norms that has implications for the dispute space is the legal norm. The existence of the Criminal Code Article 310 paragraph (1) in conjunction with the Law on Information and Electronic Transactions. The Law on Information and Electronic Transactions is a guideline in social interactions via the internet. The formulation of the problem of this research is How is the application of the law to the crime of defamation through social media Facebook and how is the judge's consideration in making a decision on the crime of defamation through Facebook in decision number 1014 / PID.SUS / 2020 / PN.Mdn. The research method used is normative juridical, primary, secondary, tertiary data. The technique of collecting document study data is to conduct library research. Research results of the Implementation of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely Article 27 paragraph (3) Jo Article 45 paragraph (1) This is because the perpetrator's actions have entered the legal area regulated by Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Considerations of the panel of judges in passing a verdict on the crime of defamation in decision No. 1041 / Pid.Sus / 2020 / PN Mdn. The panel of judges in imposing a sentence based on the facts of the trial and the fulfillment of criminal elements The author agrees with the judge's considerations in deciding the case in decision No. 1041 / Pid.Sus / 2020 / PN Mdn. In Indonesia, the law has provided protection for individuals who experience defamation through the rules in the Criminal Code and the ITE Law. With this regulation, victims of defamation have the right to obtain justice and restoration of a good name that has been damaged by the defendant's actions.