Pertanggungjawaban Hukum Administrasi terhadap Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Atas Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik (Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Atas Pemeliharaan Instalasi (Studi di PT. PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkitan (UPHK) Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang diterapkan PLN Nusantara Power UPHK Medan dalam memberikan izin pengadaan kepada penyedia jasa penunjang tenaga listrik; mengetahui prosedural PLN dalam memberikan izin pengadaan kepada penyedia jasa penunjang tenaga listrik; serta mengetahui pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap penyedia jasa penunjang tenaga listrik di UPHK Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang fokus mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang relevan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti tidak hanya memaparkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan terstruktur mengenai penerapan dan bentuk pertanggungjawaban hukum apabila ketentuan tersebut diabaikan. Metode penelitian ini mengedepankan pengumpulan data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur, kemudian dianalisis secara kritis menggunakan pendekatan normatif untuk mengungkapkan kebenaran secara ilmiah melalui proses metodologis dan konsisten. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang mekanisme regulasi dan prosedur pemberian pengadaan kepada pemilik izin usaha jasa penunjang tenaga listrik di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan serta bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi yang diterapkan kepada pelaku usaha jika terjadi pelanggaran terkait syarat pengadaan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi bagi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor ketenagalistrikan demi menjamin keberlangsungan kegiatan pemeliharaan instalasi tenaga listrik untuk mendukung keandalan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. This research is entitled “Administrative Legal Responsibility Towards Holders of Electricity Supporting Services Business Licenses for Installation Maintenance (Study at PT. PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Perawatan Genbangkitan (UPHK) Medan)”. This research aims to determine the regulations applied by PLN Nusantara Power UPHK Medan in granting procurement permits to electricity supporting service providers; to determine PLN’s procedures in granting procurement permits to electricity supporting service providers; and to determine the administrative legal responsibility towards electricity supporting service providers at UPHK Medan. This type of research is normative legal research, which focuses on examining the application of rules or norms in applicable positive law. The normative juridical approach is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations, and literature containing relevant theoretical concepts, then linked to the problems in this research. This research is descriptive analytical, which means not only presenting existing facts and legal provisions, but also analyzing them in depth to obtain a clear, systematic, and structured picture of the application and form of legal responsibility if these provisions are ignored. This research method prioritizes the collection of secondary data in the form of legal documents and literature, then analyzed critically using a normative approach to reveal the truth scientifically through a methodological and consistent process. The results of the study are expected to be able to provide a comprehensive picture of the regulatory mechanisms and procedures for granting procurement to owners of electricity support service business permits at PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan as well as the form of administrative legal accountability applied to business actors if there are violations related to the procurement requirements agreed upon in the work contract. This study is also expected to provide recommendations for improving supervision and law enforcement in the electricity sector in order to ensure the continuity of electricity installation maintenance activities to support the reliability of electricity supply in Indonesia.Keywords: Legal Responsibility, Business License, Electricity Support Services, PLN Nusantara Power UPHK Medan, Regulation, Licensing Procedures, Electrical Safety, Normative Law.