Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Pelaku Perniagaan Satwa yang Dilindungi untuk Komersial (Putusan Nomor 1494/PID.Sus/2022/PN MDN)

Abstract

Perdagangan satwa yang dilindungi demi keuntungan komersial secara illegal dapat mengganggu ekosistem dan kelestarian satwa. Akibatnya, satwa yang dilindungi akan menjadi langka dan punah. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana aturan hukum pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.?, Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk komersial dalam Putusan Nomor 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan analisis data dari secara kualitatif. Adapun aturan hukum tersebut seperti Pasal 21 dan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang membahas mengenai jenis Belangkas/Ketam tapak kuda. Adapun kasus pada permasalahan ini, terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun penerapan pemidanaan telah terpenuhi yakni barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana yakni dalam hal ini memperjual belikan satwa yang dilindungi sehingga hakim memutuskan dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘Memperniaga kan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dan telur satwa yang dilindungi.”. Maka hakim menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengaan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Illegal trade in protected animals for commercial gain can disrupt ecosystems and animal sustainability. As a result, protected animals will become rare and even extinct. The problem in this study is: What are the criminal law provisions regarding the commercial trade of protected animals in Decision Number 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN?, and how are criminal penalties applied to perpetrators of commercial trade in protected animals in Decision Number 1494/Pid. B/LH//2022/PN MDN.? The research method used is normative juridical research with qualitative data analysis. The legal regulations include Article 21 and Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems, Article 2 and Article 3 of Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species, and Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 which discusses the type of Horseshoe Crab. In this case, the defendant was legally proven to have violated Article 40 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. The criminal penalty has been fulfilled, namely, anyone who intentionally commits a criminal act, namely, in this case, trading protected animals, so that the judge decides and convinces them guilty of committing the crime of "Trading protected animals, whether alive or dead, and protected animal eggs." Therefore, the judge imposed a sanction on the Defendant with a prison sentence of 1 (one) year and a fine of Rp. 2,000,000 (two million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it must be replaced with a prison sentence of 1 (one) month.