Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama Dibidang Inspeksi (Studi di PT Carsurin)

Abstract

Wanprestasi (nonfulfillment, breach of contract) merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis: bagaimana hak dan kewajiban para pihak pada kontrak kerja sama dalam bidang inspeksi, bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bidang inspeksi pada PT Carsurin, dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pada bidang inspeksi pada PT Carsurin Medan. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deksriptif dan bersumber data primer dari PT Carsurin Medan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dari lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) dan menganalisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hak dan kewajiban para pihak pada kontrak kerja sama dalam bidang inspeksi meliputi hak PT Carsurin untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapat akses penuh terhadap objek inspeksi, dan memperoleh informasi lengkap dari klien, sementara kewajibannya meliputi melaksanakan inspeksi sesuai standar profesional dan memberikan hasil yang akurat. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bidang inspeksi pada PT Carsurin mencakup kewajiban membayar ganti rugi berupa kerugian langsung dan tidak langsung, pembatalan kontrak jika wanprestasi bersifat fundamental, serta pelaksanaan secara paksa berupa kewajiban mengulangi inspeksi atau memperbaiki kesalahan. Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pada bidang inspeksi pada PT Carsurin Medan merupakan kewajiban perusahaan untuk menanggung segala akibat dari kegagalan memenuhi prestasi yang telah disepakati, mencakup tanggung jawab kontraktual, profesional, dan dalam kasus tertentu dapat meluas hingga tanggung jawab pidana dengan dasar Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUH Perdata. Breach of contract (nonfulfillment, breach of contract) constitutes a deviation in contract performance, resulting in losses caused by the fault of one or more parties. The objectives of this research are to identify and analyze: how the rights and obligations of the parties in cooperation contracts in the field of inspection, how the legal consequences of breach of contract in inspection cooperation agreements at PT Carsurin, and how the legal liability for breach of contract in the inspection field at PT Carsurin Medan. The research method used is empirical juridical legal research with a descriptive approach and sources primary data from PT Carsurin Medan and secondary data. Data collection techniques from field research and library research and analyzed using a qualitative approach. Based on the research results, it was found that the rights and obligations of the parties in cooperation contracts in the inspection field include PT Carsurin's rights to receive payment according to the agreement, obtain full access to the inspection object, and obtain complete information from clients, while its obligations include carrying out inspections according to professional standards and providing accurate results. The legal consequences of breach of contract in inspection cooperation agreements at PT Carsurin include the obligation to pay compensation in the form of direct and indirect losses, contract cancellation if the breach is fundamental, and forced performance in the form of the obligation to repeat inspections or correct errors. Legal liability for breach of contract in the inspection field at PT Carsurin Medan constitutes the company's obligation to bear all consequences of failure to fulfill the agreed performance, including contractual and professional liability, and in certain cases may extend to criminal liability based on Articles 1243 and 1246 of the Civil Code.