Kajian terhadap Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan BIna Konstruksi Kota Medan dengan Pihak Ketiga

Abstract

Sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih muncul akibat wanprestasi, khususnya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan ini menghambat kelancaran proyek pembangunan yang seharusnya selesai tepat waktu. Pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pemerintah sering kali menghadapi masalah seperti ini, yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang tepat. Penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak tersebut serta mengevaluasi penggunaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis dokumen kontrak dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa efektif meskipun terdapat kendala dalam penegakan keputusan. Denda keterlambatan berfungsi sebagai ganti rugi, namun tantangan tetap ada dalam implementasi keputusan mediasi. Penelitian ini menyarankan agar pemahaman kontrak diperkuat, pengawasan lebih ketat dilakukan, dan efektivitas mediasi terus ditingkatkan untuk mencapai penyelesaian yang lebih optimal. The contract dispute between the Department of Public Works, Water Resources, and Construction of Medan City and CV Sari Kasih arose due to default, specifically delays in completing the work. This delay hindered the smooth progress of the construction project that was supposed to be completed on time. Public procurement of goods and services often faces such issues, requiring proper dispute resolution mechanisms. This study examines the form of default that occurred in the contract and evaluates the use of mediation as a dispute resolution mechanism. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, focusing on the analysis of contract documents and relevant legal provisions. The findings show that mediation as an alternative dispute resolution is effective, although there are challenges in enforcing decisions. The delay penalty functions as compensation, but challenges remain in implementing the mediation decisions. This study suggests that strengthening contract understanding, tightening supervision, and continuously improving the effectiveness of mediation are essential for achieving more optimal resolutions.