Perlindungan Hukum Konsumen atas Keterlambatan Estimasi Pengiriman Barang pada PT. Pos Indonesia (Studi Kasus PT. Pos Indonesia Cabang Utama Kota Medan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas keterlambatan estimasi pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia di Kota Medan. Keterlambatan dalam pengiriman barang merupakan bentuk ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian yang dapat merugikan konsumen, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Masalah ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan jasa pengiriman dalam aktivitas perdagangan daring.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia dan konsumen juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran empiris tentang pelaksanaan perlindungan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan PT. Pos Indonesia dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika tidak disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi tersebut, konsumen berhak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, praktik perlindungan hukum terhadap konsumen di lapangan masih lemah akibat keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum konsumen, serta ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku. Penelitian ini merekomendasikan agar PT. Pos Indonesia meningkatkan transparansi estimasi waktu pengiriman dan sistem pertanggungjawaban. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi serta edukasi hukum bagi masyarakat agar perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. This study aims to examine and analyze the form of legal protection provided to consumers for late estimated delivery of goods by PT. Pos Indonesia in Medan City. Delays in delivery of goods are a form of non-compliance with the implementation of the agreement that can harm consumers, both economically and non-economically. This problem is becoming increasingly important along with the increasing use of delivery services in online trading activities. The research method used is normative juridical with a case study approach. Data were obtained through a literature study of relevant laws and regulations, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 38 of 2009 concerning Post, and the Civil Code. Interviews with PT. Pos Indonesia and consumers were also conducted to obtain an empirical picture of the implementation of legal protection. The results of the study indicate that late delivery of goods by PT. Pos Indonesia can be categorized as a breach of contract if it is not accompanied by a valid and accountable reason. In these conditions, consumers are entitled to compensation as regulated in the applicable laws and regulations. However, the practice of legal protection for consumers in the field is still weak due to limited supervision, low consumer legal awareness, and imbalanced bargaining positions in standard agreements.This study recommends that PT. Pos Indonesia improve the transparency of estimated delivery times and accountability systems. In addition, there needs to be strengthening of regulations and legal education for the public so that consumer protection can be realized optimally.