Akibat Hukum Atas Penetapan Wali Adhal dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn)

Abstract

Pada zaman sekarang ini masih ada ditemukan masalah-masalah wali nasab yang menolak menikahkan mempelai pengantin dengan alasan-alasan tertentu sehingga menimbilkan wali adhal atau wali hakim. Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini adalah tentang pengaturan hukum terhadap hak wali adhal dalam hukum perkawianan Indonesia, kedudu wali adhal dalam perkawinan Islam, akibat hukum atas penetapan wali adhal dalam perkawinan menurut hukum islam berdasarkan perkara putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn. metode penelitian adalah yuridis normative, sifat penelitian deskriptif analisis. Kesimpulan dalam penelitian adalah Pengaturan hukum terhadap hak wali adhal dalam hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasin Hukum Islam pada Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2. Kedudukan wali adhal dalam perkawinan Islam UU Perkawinan atau mayoritas Ulama yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Sehingga kedudukannya serta wewenang wali adhal sama dengan wali nasab atau wali yang berhak atas wanita yang berada dibawah perewaliannya, Akibat hukum atas penetapan wali adhal dalam perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan perkara putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn sah sebagai wali hakim atas permohonan pemohon yang mengajukan wali adhal di Pengadilan Agama yang kemudian dikabulkan oleh hakim In this day and age, there are still problems with nasab guardians who refuse to marry the bride and groom for certain reasons, thus creating guardian adhal or guardian judges. The problems found in this research are regarding the legal regulation of the rights of adhal guardians in Indonesian marriage law, the position of adhal guardians in Islamic marriages, the legal consequences of determining adhal guardians in marriages according to Islamic law based on case decision number 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn. The research method is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis. The conclusion of the research is that the legal regulation of the rights of adhal guardians in marriage law in Indonesia is regulated in the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of Compilations of Islamic Law in Article 23 and Minister of Religion Regulation Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges in Article 2. The position of guardians of adhal in Islamic marriages is the Marriage Law or the majority of Ulama which requires the presence of a guardian in marriage. So that the position and authority of the adhal guardian is the same as that of the nasab guardian or guardian who has the rights over the woman under his guardianship. The legal consequences of the appointment of an adhal guardian in marriage according to Islamic law based on case decision number 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn are valid as a judge's guardian at the request of the applicant who applied for an adhal guardian in the Religious Court which was later granted by the judge.