Tinjauan Yuridis terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung yang Hilang atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp)

Abstract

Kesepakatan asuransi antara pihak tertanggung dan penanggung sering kali memicu perselisihan, salah satunya terkait penolakan penanggung dalam membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis tertanggung yang hilang atau meninggal dunia dalam studi kasus Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum mengenai klaim asuransi jiwa terhadap tertanggung yang hilang atau meninggal dunia, mekanisme pelaksanaan klaim, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, wawancara dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dan praktik yang diterapkan oleh perusahaan asuransi, yang sering kali menyebabkan penolakan klaim meskipun pemegang polis telah memperoleh penetapan kematian dari pengadilan. Ketentuan hukum yang mengatur status hukum orang hilang dalam Pasal 467 KUHPerdata yang mensyaratkan jangka waktu lima tahun untuk penetapan kematian menjadi hambatan utama dalam proses klaim asuransi. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat celah hukum yang mengakibatkan ketidakpastian bagi pemegang polis dalam mengajukan klaim asuransi jiwa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi tertanggung dan pemegang polis. Insurance agreements between the insured and the insurer often cause disputes, one of which is the refusal of claim payments by the insurer to the insured who is lost or deceased in the case study of Decision Number 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. This study aims to analyze the legal regulations regarding life insurance claims for the insured who are lost or deceased, the claim implementation mechanism, and the legal considerations used in Decision Number 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach, interviews and case studies of court decisions. The results of the study indicate that there is a discrepancy between the applicable regulations and the practices implemented by insurance companies, which often results in claims being rejected even though the policyholder has obtained a death determination from the court. The legal provisions governing the legal status of missing persons in Article 467 of the Civil Code, which requires a five-year period for determining death, are the main obstacle in the insurance claim process. Analysis of the judge's considerations in the decision shows that there are legal loopholes that result in uncertainty for policyholders in filing life insurance claims. Therefore, regulatory improvements are needed to provide legal certainty for the insured and policyholders.