Analisis Hukum terhadap Keabsahan Objek Hak Tanggungan tanpa Sertifikat Sebagai Jaminan Kredit pada Bank BPR Kabanjahe

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan objek hak tanggungan tanpa sertifikat yang dijadikan jaminan kredit pada Bank BPR Kabanjahe. Permasalahan ini diangkat karena masih ditemukan praktik perbankan yang menerima tanah belum bersertifikat sebagai jaminan kredit, padahal secara hukum, objek hak tanggungan seharusnya merupakan tanah yang sudah bersertifikat dan terdaftar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai objek hak tanggungan tanpa sertifikat, menilai keabsahannya sebagai jaminan kredit, serta menganalisis praktik yang dilakukan oleh Bank BPR Kabanjahe dalam pemberian kredit dengan jaminan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa objek hak tanggungan yang belum bersertifikat tidak memenuhi syarat formil sebagai jaminan dalam bentuk hak tanggungan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun demikian, dalam praktiknya, Bank BPR Kabanjahe tetap menerima jaminan tersebut melalui perjanjian kredit di bawah tangan atau bentuk pengikatan lain yang bersifat sementara. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang cukup besar, baik bagi pihak bank maupun debitur. Oleh karena itu, dibutuhkan ketegasan hukum serta kehati-hatian dalam pelaksanaan kredit agar tidak merugikan para pihak di kemudian hari. This research discusses the legal validity of using uncertified land as the object of mortgage rights for credit guarantees at Bank BPR Kabanjahe. This issue is raised due to the ongoing practice in banking institutions that accept uncertified land as loan collateral, even though legally, the object of mortgage rights should be certified and registered land. The purpose of this study is to understand the legal regulations regarding mortgage objects without certificates, to assess their validity as loan guarantees, and to analyze the credit practices applied by Bank BPR Kabanjahe in accepting such collateral. The research method used is normative juridical, by examining applicable laws and relevant legal literature. The results of the study indicate that land without a certificate does not meet the formal requirements to serve as a valid mortgage object under Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. However, in practice, Bank BPR Kabanjahe continues to accept such collateral through private credit agreements or other temporary binding forms. This practice presents significant legal risks for both the bank and the debtor. Therefore, legal certainty and prudence are required in credit implementation to avoid potential losses in the future.