Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena menyasar kelompok yang rentan dan tidak berdaya. Anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, justru kerap menjadi korban, bahkan dari orang terdekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari kekerasan seksual, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun pemulihan korban. Secara yuridis, hakim dalam perkara ini mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sementara itu, secara nonyuridis, hakim juga memperhatikan kondisi psikologis korban, dampak sosial, masa depan anak, serta fakta bahwa pelaku merupakan ayah kandung korban, yang memperberat perbuatan tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa selain pengaturan hukum yang memadai, diperlukan implementasi yang tegas dan komprehensif guna menjamin perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Sexual violence against children is a crime that is deeply disturbing to society because it targets vulnerable and powerless groups. Children, who should receive protection, often become victims, even from those closest to them. This study aims to analyze the legal provisions regarding sexual violence against children and the judge's considerations in issuing a verdict in case No. 1168/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam. The research method used is a normative juridical case study approach, based on secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results show that legal provisions related to sexual crimes against children in Indonesia are regulated by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Both regulations provide a strong legal basis for protecting children from sexual violence, both in terms of prevention, prosecution, and victim recovery. Legally, the judge in this case considered the fulfillment of the elements of the crime based on valid evidence. Meanwhile, non-juridically, judges also consider the victim's psychological condition, social impact, the child's future, and the fact that the perpetrator is the victim's biological father, which aggravates the crime. This study confirms that in addition to adequate legal regulations, firm and comprehensive implementation is needed to ensure maximum protection for child victims of sexual violence and prevent similar cases from recurring in the future.