Perlindungan Hukum Bagi Kreditur terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris (Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak bagi kreditor atas benda milik debitor tanpa perlu penyerahan fisik benda tersebut. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga mengakibatkan lemahnya kedudukan kreditor, hilangnya kekuatan eksekutorial, serta timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang. Permasalahan ini menjadi penting karena tidak terdaftarnya akta fidusia berpotensi merugikan kreditor apabila debitor wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris serta untuk menganalisis tanggung jawab notaris atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor tetap dapat memperoleh perlindungan hukum bersifat terbatas apabila pendaftaran fidusia dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak penandatanganan akta. Namun, apabila notaris lalai atau terlambat mendaftarkan akta tersebut, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan etika profesi karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kode etik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor belum optimal apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama organisasi notaris mengembangkan sistem digital terintegrasi pada Direktorat Jenderal AHU untuk memantau proses pendaftaran fidusia secara otomatis, serta memperkuat pengawasan internal dan standar kerja notaris agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi kreditor. Fiduciary security is a form of collateral that grants creditors proprietary rights over the debtor’s assets without transferring physical ownership. In practice, fiduciary deeds are often not registered by notaries at the Fiduciary Registration Office, resulting in weakened creditor positions, loss of executorial power, and legal uncertainty in loan agreements. This issue is crucial since unregistered deeds may cause substantial losses to creditors in the event of debtor default. This study aims to analyze the form of legal protection for creditors when fiduciary deeds are not registered by notaries and to examine the notary’s responsibility for such negligence. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on library research and analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that creditors still receive limited legal protection if fiduciary registration is completed within 30 days after the signing of the deed. However, delays or negligence by notaries may result in civil, administrative, and ethical liability for violating professional duties. The study concludes that creditor protection remains weak when fiduciary deeds are not promptly registered. Therefore, it is recommended that the government and notary organizations develop an integrated digital monitoring system within the Directorate General of AHU to ensure automatic fiduciary registration, strengthen internal supervision, and improve notarial accountability to guarantee legal certainty and creditor protection.