Analisis Hukum Wanprestasi Oleh Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Study of Binjai District Court Decision Number 17/Pdt.G/2021/Pn.Bnj)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendanaan yang mendorong berkembangnya lembaga pembiayaan non-bank dan penggunaan jaminan fidusia sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Jaminan fidusia dipilih karena proses pembebanannya yang sederhana namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait eksekusi objek jaminan ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi, prosedur penyelesaian sengketa serta menelaah kontra atau perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan terkait eksekusi objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus memperhatikan perlindungan hak debitur dan dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika terjadi sengketa atau penolakan dari debitur, eksekusi wajib melalui pengadilan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan memastikan keadilan bagi para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dengan mewajibkan adanya kesepakatan wanprestasi sebelum eksekusi dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara transparan, adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. The increasing need for funding in society, which encourages the development of non-bank financing institutions and the use of fiduciary guarantees as collateral in credit agreements. Fiduciary guarantees are chosen because of their simple imposition process, but in practice they often cause legal problems, especially regarding the execution of collateral objects when the debtor defaults. This study aims to analyze the legal consequences for debtors who default, dispute resolution procedures, and examine the contra or differences of opinion in court decisions regarding the execution of fiduciary guarantee objects. The research method used is normative juridical with a case study approach and analysis of applicable laws and regulations, including Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The results of the study indicate that the execution of fiduciary guarantee objects must pay attention to the protection of debtor rights and be carried out in accordance with legal procedures. In the event of a dispute or rejection from the debtor, mandatory execution must go through the courts to avoid vigilante action and ensure justice for the parties. The Constitutional Court's decision strengthens legal protection for debtors by requiring a default agreement before execution is carried out. This study recommends that the implementation of fiduciary guarantee execution be carried out transparently, fairly, and in accordance with applicable legal provisions in order to realize legal certainty and protection for creditors and debtors.