Analisis Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam pemenuhan hak restitusi, dan untuk mengertahui pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah aturan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan harus dibayarkan oleh terdakwa dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum. Dalam perkara Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait tindakan membantu atau melakukan percobaan membawa WNI ke luar negeri dengan maksud eksploitasi. Hakim juga mempertimbangkan penderitaan korban serta hak korban atas restitusi, termasuk kerugian materiil dan immaterial. The purpose of this study is to determine the legal rules on restitution for victims of human trafficking in Indonesian legislation, to determine the legal protection for victims of human trafficking in the fulfillment of their right to restitution, and to understand the considerations of judges in fulfilling the right to restitution in human trafficking cases in decision number: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The type of research used is normative legal research, with data types derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data was collected using literature review and field study techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods. The research findings indicate that legal provisions regarding restitution for victims of human trafficking are regulated under Article 48 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. Restitution is one form of legal protection for victims of human trafficking crimes and must be paid by the defendant within 14 days after the court decision becomes final. In Case No. 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn, the panel of judges determined that the defendant had fulfilled the elements of human trafficking, particularly regarding the act of assisting or attempting to bring Indonesian citizens abroad with the intent of exploitation. The judges also considered the suffering of the victims and their right to restitution, including material and immaterial losses.