Analisis Pemidanaan terhadap Anak yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)

Abstract

Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan dilema tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia. Anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Namun, kenyataannya masih banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk membawa atau menggunakan senjata tajam yang tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak, serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara sebagai data primer. Studi ini mengacu pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang telah mengatur secara khusus penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana anak yang membawa senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis. Hakim menilai bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, berdasarkan alat bukti, barang bukti senjata tajam, serta pengakuan dan keterangan saksi. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti penyesalan anak, sikap sopan selama persidangan, status anak yang masih bersekolah dan komitmen orang tua dalam membimbing anak. Construction of Social Reality, pdf journal: The criminalization of children as perpetrators of crimes presents a unique dilemma in the Indonesian legal system. Children are individuals still in the developmental stage and therefore require special protection from the state. However, in reality, many children are still involved in criminal acts, including carrying or using sharp weapons, which undoubtedly causes unrest in society. This situation demonstrates that law enforcement must be able to balance child protection and the interests of law enforcement. This study aims to examine the legal regulations governing the crime of carrying sharp weapons by children and analyze how judges consider their decisions in these cases. The research method used is normative juridical, with a literature review approach and interviews as primary data. This study refers to decision number 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp as the main case study. The results indicate that the legal regulations regarding violent crimes involving sharp weapons committed by children are in accordance with the Indonesian legal system, which specifically regulates the handling of children as perpetrators of crimes through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The judge's considerations regarding the crime of a child carrying a sharp weapon based on Decision Number 19/Pid.Sus- Anak/2024/PN Lbp are based on the principle of restorative justice by taking into account the balance between legal and sociological aspects. The judge considered that the child was legally and convincingly proven to have committed the crime as charged, based on the evidence, sharp weapon evidence, as well as the confession and testimony of witnesses. The judge also considered mitigating factors, such as the child's remorse, polite behavior during the trial, the child's status as still in school, and the parents' commitment to guiding the child.