Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anggota TNI sebagai Serta dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023)

Abstract

Penipuan merupakan tindakan seseorang yang menggunakan jaringan kepalsuan, nama samara dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan tanpa hak. Tindak pidana penipuan merupakan tindakan melawan hukum dan tindak pidana ini masih saja terjadi dengan pelaku yang beragam, termasuk TNI itu sendiri, seperti kasus penipuan oleh anggota TNI pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 serta dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 492 dan Pasal 263. Dampak dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI yakni mencoreng citra TNI sebagai lembaga negara yang menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan publik. Serta menimbulkan kerugian materiel dan trauma psikologis bagi korban. Dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023 atas nama Lettu Inf Faisal Nurdin, Majelis Hakim telah menerapkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Fraud is an act committed by someone who uses false networks, aliases, and false circumstances to obtain unauthorized benefits. Fraud is a criminal offense and continues to occur with a variety of perpetrators, including members of the Indonesian National Armed Forces themselves, such as the case of fraud committed by Indonesian National Armed Forces members in decision number: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023. The type of research used is normative legal research, with data types derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data was collected using literature study techniques and field study techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that criminal fraud is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 378 as well as in the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023) Articles 492 and 263. The impact of fraud committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is that it tarnishes the image of the TNI as a state institution that upholds honor and public trust. It also causes material losses and psychological trauma for the victims. In the case of criminal fraud as outlined in the Military Court Decision I-02 Medan No. 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023 regarding Second Lieutenant Faisal Nurdin, the panel of judges comprehensively applied both legal and non-legal considerations before rendering their decision.