Penegak Hukum terhadap Pungutan Liar (Studi Kasus di Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi)

Abstract

Banyak masyarakat yang merasa dirugikan baik keselamatan jiwanya ataupun uang hasil pencarian bekerja akibat adanya perbuatan dari pelaku pungutan liar yang memalak, memeras, mengancam atau meminta uang kepada masyarakat tanpa hak selayaknya tidak ada hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Hukum Pidana, penanggulangan dan kendala penanggulangan pelaku tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau legal research biasanya pada penelitian hukum normatif ini hanya merupakan studi dokumen dan dilaksankan di POLSEK Padang Hilir Tebing Tinggi. Hasil dalam penelitian ini adalah jumlah kasus pungutan liar (pungli) di wilayah hukum POLSEK Padang Hilir kasus terbanyak adalah kasus dalam bidang pemungutan parkir liar kepada para pengunjung sepeda motor maupun mobil, dan juga pemungutan liar kepada angkutan barang maupun angkutan sewa/orang. Dan dapat disimpulkan kasus pungutan liar yang terjadi di wilayah kerja POLSEK Padang Hilir merupakan kasus pemerasan. Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam bab XXIII KUHP terdiri dari tindak pidana pemerasan (afpresing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Upaya yang dilakukan POLSEK Padang Hilir dalam penanggulan pungutan liar adalah upaya preventif, promotive dan represif. Many people feel disadvantaged both the safety of their lives and the money from the search for work due to the actions of illegal levy perpetrators who fake, extort, threaten or ask the community for money without rights as there is no law governing these actions. This research is a normative legal research or legal research, usually this normative legal research is only a document study and is carried out at the Padang Hilir Tebing Tinggi Police Station. The result in this study is the number of cases of illegal levies (pungli) in the jurisdiction of the Padang Hilir Police Station, the highest cases are cases in the field of collecting illegal parking to visitors to motorcycles and cars, and also illegal collection to freight transportation and rental transportation / people. And it can be concluded that the case of illegal levies that occurred in the working area of the Padang Hilir Police Station was a case of extortion. The criminal act of extortion regulated in chapter XXIII of the Criminal Code consists of the crime of extortion (afpresing) and the crime of threatening (afdreiging). The efforts made by the Padang Hilir Police in tackling illegal levies are preventive, promotive and repressive efforts.