Penegakan Hukum Pidana terhadap Eksekusi Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Abstract

Pengembalian hasil tindak pidana korupsi dalam upaya pemulihan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (Incraht). Namun, hal ini menimbulkan kendala dalam proses perampasan aset karena membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk merealisasikannya. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan terkait penegakan hukum terhadap eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi dengan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi dilakukan melalui mekanisme perampasan aset. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi regulasi yang mengatur tentang prosedur perampasan aset serta memahami teori mengenai kerugian Negara dalam UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis terhadap bahanbahan hukum dalam penelitian ini disusun secara kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku saat ini dalam pelaksanaan eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi masih belum maksimal. Karena proses pelaksanaan dalam eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sanksi hukum terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan Negara belum sepenuhnya diarahkan pada upaya pemulihan kerugian Negara tersebuT. Sistem hukum di Indonesia mengisyaratkan bahwa dalam kasus yang menimbulkan kerugian bagi Negara, fokus utama seharusnya diarahkan pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. The return of proceeds of corruption to restore state losses due to corruption is carried out after an incraht verdict on a corruption crime, but it creates problems in asset seizure because it takes a long time to seize assets. This research will discuss the law enforcement of the execution of the return of the proceeds of corruption through the asset forfeiture mechanism in order to return the State's money that was corrupted. This research is a normative research that uses a conceptual approach and statutory approach. The result of this research is to know the regulations governing the mechanism of asset forfeiture and the theory of state losses in the Law on the Eradication of Corruption. Analysis of legal materials in this research is presented qualitatively. The result of this research is the application of the current law in carrying out the execution of the return of the proceeds of corruption is still not optimal. Because the implementation process in the execution of the return of proceeds of corruption must wait for an incracht decision, so it takes a long time. Punishment for corruption crimes that cause state losses has not fully focused on the return of state losses. The legal realm of the Indonesian State, illustrates that in the event of an act that causes state losses, the punishment focuses on the return of state losses called the state loss.