Pertanggung Jawaban Hukum Perusahan Pemegang HGU terhadap Kerusakan Ekologis

Abstract

Perusahan adalah istilah dari ekonomi yang dipakai dalam kitab Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau Hukum Dagang (KUHD) dan perun- dang-undangan diluar KUHD. Tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sendiri tidak menjelaskan pengertian resmi istilah perusahan itu. Dalam rumusan pengertian perusahan terdapat didalam pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Ta- hun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), Perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berdudukan dalam wilayah negara indonesia untuk tujuan mem- peroleh keuntungan atau laba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis nor- matif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) membawa perubahan mendasar dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Melalui mekanisme ini, izin usaha tidak lagi bersifat seragam, melainkan ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan terhadap kesehatan, keselamatan, ling- kungan, serta kepentingan umum. Untuk usaha dengan risiko tinggi, seperti kegiatan perkebunan skala besar yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), tetap diwajibkan memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup memperoleh dasar hukum yang tegas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No- mor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara rinci mengatur mekanisme pengenaan sanksi administratif. Company is an economic term used in Law Number 7 of 2014 concerning Trade or Commercial Law (KUHD) and legislation outside the KUHD. However, the Commer- cial Law Code itself does not explain the official definition of the term company. In the formulation of the definition of a company, it is contained in Article 1 letter (b) of Law Number 3 of 1982 concerning Mandatory Company Registration (UWDP), a Company is "every form of business that carries out any type of business that is permanent and continuous and is established, works and is domiciled in the territory of the Republic of Indonesia for the purpose of obtaining profit or gain. The research method used is nor- mative juridical with a qualitative-descriptive approach. The research findings of the Job Creation Law (Law No. 11 of 2020) brought fundamental changes to the business licensing system in Indonesia by introducing a risk-based approach. Through this mechanism, business permits are no longer uniform, but are instead determined based on the level of risk of the activity to health, safety, the environment, and the public in- terest. For high-risk businesses, such as large-scale plantations that obtain a Business Use Right (HGU), they are still required to meet the requirements of an Environmental Impact Analysis (AMDAL). The application of administrative sanctions for environmen- tal damage and pollution has a clear legal basis in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, specifically Article 76 paragraph (2), which states that the procedures for imposing administrative sanctions in the environ- mental sector. This provision was then implemented through Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, which regulates in detail the mechanism for imposing administrative sanctions.