Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu 2024. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara tematik. Fokus penelitian diarahkan pada kompetensi sumber daya manusia (SDM), mekanisme pelaporan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pertanggungjawaban keuangan dalam penyelenggaraan Pemilu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja SDM Aparatur Bawaslu Sumatera Utara telah menunjukkan upaya yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan SPJ. Hal ini tercermin melalui kompetensi, kedisiplinan, pemahaman regulasi, serta keterampilan teknis SDM dalam menyusun laporan sesuai ketentuan PMK No. 210 Tahun 2022 dan PMK No. 39 Tahun 2023. Namun, penelitian juga menemukan kendala berupa keterbatasan jumlah SDM yang kompeten, gangguan teknis dalam sistem informasi keuangan, serta beban pelaporan manual yang menurunkan efisiensi. Strategi yang diterapkan mencakup digitalisasi pelaporan, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi internal yang sejalan dengan teori manajemen kinerja oleh Michael Armstrong dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Selain itu teori behavioristik dalam administrasi publik oleh Herbert Simon yang menyatakan bahwa kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dalam organisasi.Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi akuntabilitas pelaporan SPJ Pemilu membutuhkan penguatan kapasitas SDM, penerapan sistem digital terintegrasi, serta budaya kerja yang transparan dan profesional. Untuk itu, rekomendasi utama yang ditawarkan adalah pengembangan dan implementasi Saslu (Sistem Aplikasi SPJ Bawaslu) sebagai instrumen digital resmi untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mengamankan proses pelaporan keuangan Pemilu. Kehadiran Saslu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, meminimalisir kesalahan administrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan Bawaslu. This study aims to analyze the performance of the apparatus of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of North Sumatra Province in supporting the accountability of the 2024 Election financial accountability reporting (SPJ). Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, which were then thematically analyzed. The research focused on human resource (HR) competence, reporting mechanisms, and factors influencing the effectiveness of financial accountability in election administration.The results of the study indicate that the performance of North Sumatra Bawaslu's human resources has shown significant efforts towards accountability in SPJ reporting. This is reflected in the competence, discipline, understanding of regulations, and technical skills of human resources in compiling reports in accordance with the provisions of PMK No. 210 of 2022 and PMK No. 39 of 2023. However, the research also found obstacles in the form of a limited number of competent human resources, technical disruptions in the financial information system, and the burden of manual reporting, which reduces efficiency. The strategies implemented include digitalisation of reporting, continuous training, and strengthening internal coordination in line with Michael Armstrong's performance management theory, which emphasises transparency, accountability, effectiveness, and participation. In addition, Herbert Simon's behaviourist theory in public administration states that bureaucratic performance is greatly influenced by the behaviour of individuals within the organisation.The conclusion of this study confirms that optimising the accountability of election financial reporting requires strengthening human resource capacity, implementing an integrated digital system, and fostering a transparent and professional work culture. To that end, the main recommendation offered is the development and implementation of Saslu (Bawaslu SPJ Application System) as an official digital instrument to accelerate, simplify, and secure the election financial reporting process. The presence of Saslu is expected to increase the effectiveness of supervision, minimise administrative errors, and strengthen public trust in Bawaslu's financial management.