Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perubahan Kesepakatan dalam Pembelian Rumah dengan Sistem Pembayaran Secara Bertahap (Studi PT. Bale Dipa Aruma)

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan kesepakatan dalam pembelian rumah secara bertahap, dengan fokus pada PT. Bale Dipa Aruma. Perubahan seperti kenaikan harga, fasilitas, atau ketentuan pembayaran sering merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengungkap bahwa pembayaran rumah di PT. Bale Dipa Aruma dimulai dengan pengisian formulir dan pembayaran uang muka, sesuai prinsip konsensualisme dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Konsumen ditawarkan fleksibilitas skema pembayaran tanpa campur tangan bank untuk menghindari biaya tambahan. Transparansi informasi dijaga sesuai UU Perlindungan Konsumen, dengan dokumen seperti KTP, NPWP, dan perjanjian pembelian sebagai syarat legalitas. Perubahan kesepakatan dilakukan melalui adendum yang transparan dan disepakati bersama, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata dan larangan perubahan sepihak dalam UU Perlindungan Konsumen. Perusahaan juga menerapkan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menyediakan kompensasi atas kerugian konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Dengan mengutamakan komunikasi jelas, mekanisme pengaduan responsif, dan penyelesaian sengketa yang transparan, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap keadilan, tanggung jawab sosial, dan praktik bisnis berkelanjutan. Langkah-langkah ini memastikan perlindungan hak konsumen sekaligus menjaga hubungan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha. This study examines legal protection for consumers regarding changes in agreements for installment house purchases, focusing on PT. Bale Dipa Aruma. Changes such as price increases, facility adjustments, or payment terms often disadvantage consumers and create legal uncertainty. Using an empirical juridical approach, the study reveals that house payments at PT. Bale Dipa Aruma begin with completing a booking form and paying a down payment, adhering to the principle of consensualism as outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Consumers are offered flexible payment schemes without bank intervention to avoid additional costs. Information transparency is maintained in accordance with the Consumer Protection Act, with documents such as ID cards, tax identification numbers (NPWP), and purchase agreements serving as legality requirements. Agreement changes are conducted through transparent, mutually agreed-upon addendums, aligning with Article 1338 of the Civil Code and prohibitions against unilateral changes in the Consumer Protection Act. The company also implements mediation mechanisms for amicable dispute resolution and provides compensation for consumer losses, as stipulated in Article 19 of the Consumer Protection Act. By prioritizing clear communication, responsive complaint mechanisms, and transparent dispute resolution, the company demonstrates its commitment to justice, social responsibility, and sustainable business practices. These measures ensure consumer rights protection while maintaining harmonious relationships between consumers and businesses.