Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

Abstract

Pelayanan administrasi di tingkat desa memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk dalam penerbitan Surat Keterangan Jual Beli Tanah. Di Desa Pulau Semikat, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, masih ditemukan permasalahan terkait keterbatasan informasi, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta proses yang belum efisien dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan administrasi penerbitan Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Desa Pulau Semikat dengan menitikberatkan pada evaluasi prosedur pelayanan, kualitas layanan, transparansi informasi, serta pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 5 orang aparat desa yang terlibat langsung dalam pelayanan administrasi dan 10 orang masyarakat yang telah menggunakan layanan tersebut. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori pelayanan publik oleh Sinambela, yang meliput tiga dimensi: Tujuan pelayanan administrasi, Kriteria pelayanan administrasi, Aspek – Aspek dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini juga didukung teori administrasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelayanan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun proses verifikasi dokumen masih memakan waktu, rata-rata 2–5 hari kerja. Kualitas pelayanan dinilai cukup baik oleh sebagian besar masyarakat (70%), meskipun terdapat keluhan mengenai kurangnya kejelasan informasi mengenai biaya dan waktu proses. Transparansi belum optimal, terbukti dari 50% responden yang mengaku tidak mengetahui secara pasti rincian biaya dan tahapan prosedur. Pemanfaatan teknologi masih sangat terbatas; seluruh proses masih dilakukan secara manual, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi dan potensi kesalahan dalam pendataan. Kesimpulannya, tujuan pelayanan administrasi penerbitan surat keterangan jual beli tanah di Desa Pulau Semikat untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan hak atas tanah, serta mendukung kelancaran proses jual beli. Dari segi kriteria, seperti kecepatan, ketepatan, dan keterjangkauan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria pelayanan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai harapan masyarakat. Aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem birokrasi turut memengaruhi kualitas pelayanan. Aspek tersebut dapat ditingkatkan sehingga proses pelayanan administrasi dapat menjadi lebih efisien. Administrative services at the village level are vital for ensuring orderly documentation and legal certainty for communities, particularly in the issuance of land sale and purchase certificates. In Pulau Semikat Village, Sirapit Sub-district, Langkat Regency, challenges such as limited access to information, inadequate use of information technology, and inefficient, non-transparent processes persist. This study aims to analyze the implementation of administrative services for issuing land sale and purchase certificates, focusing on evaluating service procedures, service quality, information transparency, and technology utilization in administrative processes. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The informants consisted of five village officials directly involved in administrative services and ten community members who have utilized the service. The theoretical framework is based on Sinambela’s public service theory, encompassing three dimensions: the purpose of administrative services, criteria for administrative services, and aspects of administrative services, supported by theories of public administration and information technology application. The findings reveal that service procedures comply with applicable regulations, but document verification processes, averaging 2–5 working days, remain inefficient. Service quality is considered satisfactory by 70% of respondents, though complaints persist regarding unclear information about costs and processing times. Transparency is suboptimal, with 50% of respondents unaware of detailed costs and procedural stages. The use of information technology is minimal, with entirely manual processes leading to reduced efficiency and increased risk of data errors. In conclusion, the purpose of administrative services for the issuance of land sale and purchase certificate in Pulau Semikat Village aims to provide legal certainty, clarity of land rights, and support the smooth process of buying and selling. In terms of criteria, such as speed, accuracy and affordability of services, there are still some obstacles. This shows that the service criteria have not been fully met according to community expectations. Aspects of human resources, facilities and infrastructure, and the bureaucratic system also influence the quality of services. These aspects can be improved so that the administrative service process can become more efficient.