Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Tidak Lebih dari Rp.2.500.000(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Studi Putusan Nomor : 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN.Mdn. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, prinsip hukum dan doktrin/pendapat para ahli serta putusan pengadilan,jenis data bahan hukum primer,sekunder dan tersier, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (buku,jurnal,tulisan ahli hukum) dan yang dianalsisis secara kualitatif untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah secara yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diatur dalam pasal 363 KUHP. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tindak pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menyampingkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memenuhi unsur pasal 363 KUHP. Penelitian ini menyarankan perlunya sanksi yang lebih berat terhadap perkara serupa. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Theft is the most common crime against property in Indonesia. The increasing number of theft cases involving low-value goods has drawn significant public attention. This study aims to examine the legal regulation of theft and analyze the application of material criminal law in Decision Number 1114/Pid.B/2023/PN.Mdn. Using a normative juridical method with primary, secondary, and tertiary legal materials, data were collected through library research and analyzed qualitatively. The study found that theft with aggravating circumstances valued at less than Rp 2,500,000 is regulated under Article 363 of the Criminal Code. The case overrides PERMA No. 2 of 2012 on Minor Crimes since it fulfills the elements of aggravated theft. The research concludes that stricter penalties are needed for similar offenses and is expected to contribute to the development of criminal law and the improvement of law enforcement in Indonesia.